Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham 2017

DOKTER DAN SARJANA

SMA DAN D3

Selamat Berjuang!! :)

Tuesday, 1 August 2017

Hindari Penumpukan Pendaftaran CPNS



JAKARTA - Untuk menghindari penumpukan pendaftaran, disarankan calon pelamar tidak terburu-buru mendaftar pada tanggal 1 Agustus, tetapi bisa mendaftar di hari-hari berikutnya sampai sebelum batas waktu pendaftaran ditutup. “Calon pelamar bisa mendaftar di hari setelah itu, namun juga jangan semuanya mepet mendaftar saat akan penutupan agar traffic tidak terlalu padat,” jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, di Jakarta, Senin (31/07).
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan infrastuktur pendaftaran CPNS online. “Secara umum seluruh infrastruktur, aplikasi dan jaringan web sscn bkn sudah dinyatakan siap. Kami berharap pelaksanaannya bisa berjalan lancar,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan. 
Disisi lain, Pemerintah kembali mengingatkan bahwa pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi, satu jabatan, dan satu jenis formasi dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi. Sebagai contoh, pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di Instansi Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh mendaftar di MA. Apabila di Kementerian Hukum dan HAM telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti jabatan Analis Hukum. Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat. (rr/HUMAS MENPANRB)

Sumber : www.menpan.go.id

Cermati Pilihan Formasi dan Jabatan CPNS, Sesuaikan dengan Minat dan Kualifikasi


JAKARTA - Mulai tanggal 1 Agustus 2017, Pemerintah membuka pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diakses melalui sscn.bkn.go.id. Sesuai dengan PermenPANRB No.20 Tahun 2017, calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi. Pendaftaran hanya boleh pada 1 (satu) instansi, serta pada 1 (satu) jabatan dan 1 (satu) jenis formasi (salah satu diantara Formasi Umum, Formasi Cumlaude, Formasi Disabilitas, atau Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat).
"Para calon pelamar CPNS agar mencermati betul jabatan dan formasi yang akan dipilih. Pastikan sesuai dengan minat serta kualifikasi yang dimiliki oleh calon pelamar ," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta (Selasa, 1/8).
Sebagaimana dikatakan Herman, peraturan saat ini menerapkan seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara elektronik, dan calon pelamar tidak dapat merubah pilihan tersebut dengan alasan apapun. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada calon pelamar agar membaca dan memahami secara cermat seluruh persyaratan pelamaran yang telah dicantumkan pada pengumuman dari instansi tersebut sebelum memutuskan pilihan instansi, jabatan dan jenis formasi sesuai dengan kualifikasi dan minat yang dimiliki.
Sebagai contoh : Calon pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di Instansi Kemenkumham tidak boleh mendaftar di MA. Apabila di Instansi Kemenkumham telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti jabatan Analis Hukum. Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
Pemerintah menyediakan berbagai jabatan serta formasi CPNS pada kedua instansi tersebut, oleh karena itu Herman juga menyarankan kepada calon pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik serta mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS ini.
"Seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dipastikan akan mengikuti seleksi CPNS ini. Untuk itu calon pelamar agar mempersiapkan seluruh syarat administrasi, serta fisik dan mental agar sukses mengikuti rangkaian ujian CPNS," jelas Herman.
Disampaikan juga agar para calon pelamar terus menerus memantau laman Situs Kementerian PANRB, Situs BKN dan Situs instansi yang diminati untuk mengikuti berbagai perkembangan pelaksanaannya. (Arl/Humas MenPANRB)

Sumber : www.menpan.go.id

Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2017



Penjelasan umum terkait PERMENPANRB No 20 Tahun 2017 antara lain:


1.   Pada Lampiran D.5.a.5:

Disebutkan bahwa “Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi dalam satu 
periode/event pelaksanaan seleksi”. Pendaftaran hanya boleh pada 1 (satu) instansi 
tersebut dimaksudkan pula hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) jabatan dan 1 (satu) jenis 
formasi (salah satu diantara Formasi Umum, Formasi Cumlaude, Formasi Disabilitas, atau 
Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat).

*
Sebagai contoh : Calon pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di 
Instansi Kemenkumham tidak boleh mendaftar di MA. Apabila di Instansi Kemenkumham 
telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan 
lain seperti jabatan Analis Hukum. Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian 
Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis 
Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

*
Seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara elektronik, dan calon pelamar tidak dapat 
merubah pilihan tersebut dengan alasan apapun. Oleh karena itu, panitia menyarankan 
kepada calon pelamar agar membaca dan memahami secara cermat seluruh persyaratan 
pelamaran yang telah dicantumkan pada pengumuman dari instansi tersebut sebelum 
memutuskan pilihan instansi, jabatan dan jenis formasi sesuai dengan kualifikasi dan minat 
yang dimiliki.

2.   Sebagai persiapan menjelang dibukanya pendaftaran, panitia menyarankan kepada
calon pelamar untuk:

*
Mempersiapkan persyaratan pelamaran. Apabila terdapat hal-hal yang masih 
memerlukan penjelasan terkait persyaratan pelamaran tersebut, calon pelamar dapat 
menghubungi Call Center instansi tersebut (tertulis pada pengumuman dari instansi tersebut).  

*
Mempersiapkan data-data kependudukan yang valid (KTP, Kartu Keluarga). Apabila 
terdapat ketidaksesuaian atas data-data kependudukan tersebut, disarankan agar calon 
pelamar segera memperbaharui data dimaksud di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil setempat.

*
Terus menerus memantau laman ini pada Situs Kemenpanrb, Situs BKN dan Situs 
instansi yang diminati sebagai antisipasi apabila terdapat perubahan-perubahan terkait 
pengumuman pendaftaran.
3.
RALAT

*
Terdapat kesalahan penulisan laman situs pada pengumuman instansi Kemenkumham 
(sebelum tanggal 13 Juli 2017) yang semula tertulis  
http://cpns.kemenkumham2017.go.id, seharusnya http://cpns.kemenkumham.go.id.

DAFTAR INSTANSI  &  JADWAL PENDAFTARAN ONLINE

1. MAHKAMAH AGUNG RI

    1 Agustus 2017 s.d. 26 Agustus 2017 (ditutup pukul 23:59 WIB)

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 


Bagi Pelamar dengan Kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S-1:
1 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2017 (ditutup pukul 23:59 WIB)

Bagi Pelamar dengan Kualifikasi pendidikan Diploma III/D-III dan SLTA/Sederajat:
1 Agustus 2017 s.d. 26 Agustus 2017 (ditutup pukul 23:59 WIB)

Sumber : www.menpan.go.id

Pendaftaran CPNS Dibuka Selasa, Persiapkan Kelengkapan Data


JAKARTA – Pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan mulai dibuka besok pagi, 1 Agustus 2017 jam 10.00. Pendaftaran ini akan berlangsung sampai tanggal 26 Agustus 2017 untuk Mahkamah Agung dan tanggal 31 Agustus 2017 untuk Kementerian Hukum dan HAM, dengan mengakses laman sscn.bkn.go.id.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengimbau masyarakat untuk membaca dengan baik mekanisme dan prosedur pendaftaran. Seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara elektronik, dan calon pelamar tidak dapat merubah pilihan dengan alasan apapun.
Melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kegagalan mendaftar banyak disebabkan karena kecerobohan dan ketidakcermatan pendaftar. Oleh karena itu, pelamar dianjurkan agar membaca dan memahami secara baik seluruh ketentuan dan persyaratan pelamaran.
“Kegagalan mendaftar umumnya disebabkan kecerobohan calon peserta. Antara lain kesalahan dalam melakukan input data. Karena itu, persiapkan kelengkapan data yang dibutuhkan terutama KTP dan KK,” jelas Herman di Jakarta. Senin (31/07).
Calon pelamar melakukan registrasi online dengan mengisi form yang telah tersedia menggunakan data kependudukan yang valid yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK. Jika ada ketidaksesuaian atas data-data kependudukan tersebut, disarankan agar segera memperbaharui data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Selain memperhatikan dengan cermat data diri dan proses pendaftaran, calon pelamar juga diwajibkan memperhatikan poin-poin persyaratan yang sudah ditentukan kedua instansi terkait. Apabila terdapat hal-hal yang masih memerlukan penjelasan terkait persyaratan pelamaran tersebut, pelamar dapat menghubungi call center instansi tersebut. Call center Kementerian Hukum dan HAM yakni (021) 5253004 (ext 310) dan Mahkamah Agung pada nomor 082110891729. (rr/HUMAS MENPANRB)

Ingat Agustus Ingat Pendaftaran CPNS, Ini Tips Lolos Seleksi Administrasi



JAKARTA – Satu pekan menjelang pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Pemerintah, membuat sebagian banyak orang tegang. Pasalnya, putra dan putri terbaik di Indonesia akan bersaing memperebutkan 19.210 kursi untuk menjadi CPNS yang nantinya akan ditempatkan di seluruh pelosok di Indonesia. Pendaftaran yang akan dimulai pada 1 Agustus 2017 melalui situs online ini ternyata menjadi perhatian banyak orang.  
Dalam kesempatan ini, Pemerintah kembali mengingatkan calon pelamar, bahwa apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi pendaftaran CPNS secara online. Mulai hari Selasa, 1 Agustus 2017 calon pelamar diharapkan melakukan registrasi online melalui situs https://sscn.bkn.go.id dengan mengisi form yang telah tersedia menggunakan data kependudukan yang valid yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan  Nomor KK.
Diusahakan, apapun yang bersangkutan dengan identitas diri dapat diinput dengan data yang sama, seperti nama, tempat tanggal lahir maupun jenis kelamin sesuai dengan akte kelahiran. Apabila terdapat ketidaksesuaian atas data-data kependudukan tersebut, disarankan agar segera memperbaharui data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Saat melakukan pendaftaran melalui sistem online dan melakukan registrasi online serta mendapatkan Kartu Pendaftaran Registrasi online, untuk pelamar pada lingkungan MA harus menyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan beberapa berkas, diantaranya dokumen (print out) Kartu Pendaftaran Registrasi Online, lalu surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, serta pas foto terbaru ukuran 4cm x 6cm sebanyak  4 lembar dengan latar belakang merah dan menuliskan nomor registrasi online dan nama pelamar di belakang foto tersebut.
Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop coklat dan disudut kanan atas ditempel potongan nomor pendaftaran registrasi online. Selanjutnya dikirim kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim MA RI melalui POS dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 paling lambat 26 Agustus 2017 cap pos dan selambat-lambatnya diterima tanggal 31 Agustus 2017.
Untuk pelamar pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan pendaftaran melalui sistem online sama seperti pelamar MA. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III dan SLTA, wajib menyampaikan surat lamaran yang diketik menggunakan komputer ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan format surat lamaran yang dapat diunduh di laman https://sscn.bkn.go.id, fotokopi KTP, fotokopi ijazah/STTB, fotokopi ijazah SD, ijazah SLTP dan ijazah SLTA, surat pernyataan bermaterai Rp 6. 000,-, pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar bagi kualifikasi Diploma III/D-III dan SLTA/Sederajat, dan lembar bukti pendaftaran.
Berkas lamaran tersebut dikirim melalui PO BOX dari masing-masing wilayah yang dituju. Daftar alamat PO BOX bisa dilihat dilaman www.menpan.go.id dengan judul pengumuman penerimaan CPNS 2017 dan poin Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sedangkan untuk pelamar Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Sarjana/S-1 di Kementerian Hukum dan HAM, tidak perlu mengirimkan dokumen karena cukup menggunggah dokumen yang diperlukan melalui situs https://sscn.bkn.go.id.
Selain memperhatikan dengan cermat data diri dan proses pendaftaran, calon pelamar juga diwajibkan memperhatikan poin-poin persyaratan yang sudah ditentukan kedua instansi terkait. Seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), formasi yang sesuai dengan jurusan, serta batas usia yang diperbolehkan mendaftar menjadi CPNS .
Seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara elektronik, dan calon pelamar tidak dapat merubah pilihan tersebut dengan alasan apapun. Oleh karena itu, pelamar dianjurkan agar membaca dan memahami secara cermat seluruh persyaratan pelamaran. Apabila terdapat hal-hal yang masih memerlukan penjelasan terkait persyaratan pelamaran tersebut, pelamar dapat menghubungi call center instansi tersebut.  Call center Kementerian Hukum dan HAM yakni (021) 5253004 (ext 310) dan Mahkamah Agung pada nomor 082110891729.
Pemerintah kembali mengingatkan bahwa pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi, satu jabatan, dan satu jenis formasi dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi. Sebagai contoh, pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di Instansi Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh mendaftar di MA. Apabila di Kementerian Hukum dan HAM telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti jabatan Analis Hukum. Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
Disamping harus memperhatikan hal-hal penting di atas, calon pelamar yang lolos seleksi administrasi dan memenuhi persyaratan, wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs yang sama, dan terus berlatih dan belajar sebelum tes dilakukan di waktu mendatang. Tes tersebut merupakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilakukan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Soal-soal yang diuji meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Untuk menghindari penumpukan pendaftaran, disarankan calon pelamar tidak semua mendaftar pada tanggal 1 Agustus, tetapi bisa mendaftar di hari-hari berikutnya sampai sebelum batas waktu pendaftaran ditutup. (twi/HUMAS MENPANRB)

Sumber : www.menpan.go.id

Mau Daftar CPNS di Kemenkumham, Kenali Dulu Tes Kesamaptaan

Ilustrasi Tes Kesamaptaan

JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan dengan seleksi yang ketat, tetapi transparan, obyektif dan tidak dipungut biaya. Setelah lulus seleksi adminstrasi, akan dilakuan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan tiga peserta yang lulus terbaik berhak mengikuti Seleksi  Kompetensi Bidang (SKB).
Berdasarkan Permen PANRB No 20/2017  SKB dilakukan menggunakan CAT dan dapat ditambah dengan tes lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Bagi instansi yang belum siap untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT, dapat melakukan minimal 2 (dua) bentuk tes, antara lain, yaitu tes praktik kerja, dengan materi dan penguji yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan tes fisik/kesamaptaan, psikologis, kesehatan jiwa, dan wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan.
Seperti sudah diumumkan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, untuk pelamar dari lulusan SLTA sederajat, khususnya untuk penjaga tahanan, SKB akan dilakukan dengan kesamaptaan.
Apa itu tes kesamaptaan? Tes kesamaptaan adalah salah satu tahap seleksi hampir sama dengan melakukan tes fisik atau tes kesehatan yang diikuti calon pelamar. Kesamaptaan berasal dari kata samapta yang memiliki arti ready atau prepared atau bisa juga diartikan kesiapan fisik.
Tes kesamaptaan terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya seperti lari, push up, sit up, pull up dan chining, dan shuttle run. Untuk lari, biasanya dilakukan selama 12 menit bagi pria dengan minimal jarak tempuh 1200 meter. Sedangkan untuk wanita lari lebih lama 2 menit yakni 14 menit dengan minimal jarak tempuh 1200 meter.
Selanjutnya, push up. Push up dilakukan untuk mengetahui daya tahan lengan bagian luar. Standar push up untuk Laki-Laki antara 35 sampai 40 kali, dan standar push up untuk wanita antara 30 sampai 35 dengan waktun biasanya 1 menit. Sit Up adalah gerakan duduk kemudian bangun. Test ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan serta fleksibilitas otot perut. Standar untuk Laki-Laki 35-40 kali, standar untuk wanita 30 kali dengan waktu 1 menit.
Adapun  untuk pull up, pull up  dilakukan untuk mengetahui kekuatan otot lengan. Pull up adalah gerakan dengan cara seperti bergantung pada tiang horizontal kemudian menarik badan keatas sampai dagu melewati tiang itu dan kembali turun sampai tangan lurus dengan standar untuk laki-laki 10 kali.
Yang terakhir adalah shuttle run. Shuttle run adalah lari membentuk angka 8. Lari dengan kecepatan penuh (sprint) melewati 2 patok besi yang berjarak kurang lebih 10 meter dengan titik awal sebelah kanan patok belakang. Setelah ada aba2 start/peluit, anda lari dari titik awal itu menuju sebelah kiri patok depan kemudian memutari patok itu sampai berada di sebelah kanan patok depan, setelah itu lari kembali ke patok belakang sebelah kiri, memutari patok itu sampai berada di sebelah kanan patok belakang kembali.
Lari membentuk angka 8 itu dilakukan sebanyak 3 kali putaran dan dicatat waktu tercepatnya dan ingat, harus dilakukan dengan kecepatan penuh agar nilainya bagus. Tes ini untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. Upayakan waktu yang diperlukan tidak lebih dari 20 detik.
Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi mengatakan, calon pelamar CPNS 2017 khususnya yang akan melamar jabatan sebagai penjaga tahanan (sipir) supaya mempersiapkan diri dengan baik dan siap agar hasilnya maksimal. (twi/ HUMAS MENPANRB).

Sumber : www.menpan.go.id

Tips Lulus Tes CPNS 2017, Ini Materinya

Menteri Asman Abnur mencermati hasil tes dengan sistem CAT yang bisa diketahui secara real time saat berkunjung ke kantor BKN beberapa waktu silam
JAKARTA – Warga masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS, harus mencermati dan memenuhi syarat-syarat mulai dari pendaftaran serta persyaratan lain yang telah ditetapkan agar lolos seleksi administrasi. Setelah itu, pekerjaan berikutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).
Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, pemerintah menetapkan tiga kelompok materi soal SKD. Ketiga kelompok soal dimaksud adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi mengatakan, agar lolos ke tahapan berikutnya, peserta seleksi harus lolos atau ambang batas (passing grade)
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB. Untuk itu, peserta diminta mempersiapkan diri dengan mempelajari sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan.
TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia. Empat pilar itu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indoensia (NKRI). NKRI in mencakup sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
Materi kedua adalah Tes Intelegensi Umum (TIU) yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis. Tes ini juga untuk menilai kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi, perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. TIU juga untuk mengetahui kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, dan kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
Adapun Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. “TKP juga untuk menilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain,” imbuh Suwardi.
Belum selesai sampai di situ, sebab untuk lulus tes masih harus mengikuti  Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Ini berbeda dengan seleksi beberapa tahun lalu, yang tidak mengharuskan dilakukan SKB.
Berdasarkan Permen PANRB No 20/2017  terrsebut, materi Seleksi Kompetensi Bidang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan materi seleksi untuk jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana dimaksud.
Tetapi kalau instansi pembina jabatan fungsional atau instansi  yang membidangi urusan jabatan pelaksana belum siap menyusun materi SKB, maka  penyusunannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang melakuan pengadaan CPNS. Materi  SKB selanjutnya itu selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Suwardi menambahkan, tidak seluruh peserta yang lolos passing grade bisa mengikuti SKB. Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.
Dijelaskan bahwa SKB dilakukan menggunakan CAT dan dapat ditambah dengan tes lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelaksanaan CAT menggunakan fasilitas komputer  dan penunjang lain yang disiapkan BKN dan/atau menggunakan fasilitas komputer dan penunjang yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dimungkinkan pula menggunakan fasilitas mandiri yang disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN.
Bagi instansi yang belum siap untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT, dapat melakukan minimal 2 (dua) bentuk tes, antara lain, yaitu tes praktik kerja, dengan materi dan penguji yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan tes fisik/kesamaptaan, psikologis, kesehatan jiwa, dan wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan.
Dalam hal ini, instansi bersangkutnan harus membuat dan menyampaikan panduan kepada PANSELNAS terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebelum pelaksanaan SKD dimulai. “Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang hasilnya disampaikan ke PANSELNAS dalam bentuk softcopy dan hardcopy,” pungkas Suwardi. (ags/HUMAS MENPANRB)

Sumber :  www.menpan.go.id/berita-terkini/7123-tips-lulus-tes-cpns-2017-ini-materinya

Copyright @ 2013 "Hidup Mulia atau Mati Syahid".